Potensi Kepabeanan dalam Impor Barang Digital

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Potensi Bea Masuk untuk Barang Digital

• Pemungutan PPN Internasional: Sejak 2022, pembeli film, e-book, dan video game dari penyedia internasional melalui internet harus bayar PPN. Aturan ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

• Setoran PPN hingga 2023: Pada November 2023, Indonesia menerima setoran PPN Rp 5,54 triliun dari transaksi perdagangan elektronik.

• Rencana Bea Masuk dari WTO: Melalui Keputusan Menteri, WTO membahas potensi bea masuk untuk barang digital. Pembahasan ini berlangsung dalam Kontak Grup Perdagangan Elektronik.

• Klasifikasi dan Tarif untuk Barang Digital: Indonesia telah menetapkan HS Code 99.01 untuk software, multimedia, dan aplikasi yang ditransmisikan secara elektronik, dengan tarif 0% berdasarkan PMK Nomor 17/2018.

Manfaat dan Dampak Bea Masuk:

• Penerimaan Negara: Bea masuk diharapkan meningkatkan penerimaan dari impor barang digital. Nilai impor barang digital meningkat, mencapai USD 56,2 juta pada 2021.

• Perlindungan dan Peluang Usaha: Selain untuk penerimaan negara, bea masuk melindungi produsen lokal dari persaingan barang digital impor.

• Potensi Kerugian Tanpa Bea Masuk: Riset menunjukkan potensi kehilangan penerimaan negara hingga USD 25 miliar per tahun bagi negara berkembang.

Implikasi dan Tindak Lanjut:

• Pengawasan dan Implementasi: Otoritas kepabeanan di Indonesia mempersiapkan pengawasan lalu lintas barang digital, termasuk klasifikasi dan tarif yang jelas.

• Pengembangan Industri Digital: Diharapkan produsen lokal bisa bersaing lebih baik dengan adanya bea masuk, sementara konsumen diharapkan juga mendukung industri dalam negeri.